Anggota Komisi VIII DPR RI Husni saat mengikuti Raker dengan Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Foto: Geraldi/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar lebih mencermati pos anggaran Haji pada transportasi. Ia melihat masih ada celah-celah dalam pos anggaran tersebut yang bisa ditekan. Menurutnya, anggaran yang diajukan untuk transportasi masih kurang rasional.

Pertama, Husni menyoroti soal penambahan pengadaan bus angkut jemaah dari 14 bus menjadi 15 bus, serta penambahan bus berkapasitas 6 jemaah dengan posisi baring untuk mengantisipasi jemaah yang sakit. Menurutnya, jika jemaah tahun 2024 diasumsikan adalah jemaah yang lebih sehat dari tahun sebelumnya, maka penambahan bus baring tidak perlu dialokasikan terlalu banyak.

"Pertama saya rasa, saya lihat, kalau jemaahnya naik 8 persen, saya pikir dari 14 (bus) ke 15 (bus) sudah cukup, tidak perlu menambah 6 bus yang baring. Apalagi bahwa kita berasumsi jemaah tahun ini jauh lebih sehat daripada tahun 2023," jelasnya dalam Raker dengan Kemenag, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Kedua, Husni juga menyoroti plot anggaran untuk kelebihan bagasi jemaah Haji. Ia menilai, plot tersebut tidak seharusnya dianggarkan. Sebab, apabila jemaah Haji mengalami kelebihan bagasi, maka biaya yang ada harusnya ditanggung masing-masing jemaah.

Husni juga menyoroti plot anggaran untuk kelebihan bagasi jemaah Haji. Ia menilai, plot tersebut tidak seharusnya dianggarkan. 

"Kedua, pengangkutan kelebihan bagasi kloter jemaah Haji. Saya enggak tahu nih karena 2023 enggak ada ini. Kita sudah wanti-wanti sekian beratnya dengan pihak maskapai, kalau dia lebih (bagasi jemaah Haji) dia bayar, kalau dia tak mau bayar, tinggal. Saya pikir puluhan tahun ini sudah berjalan normal. Hari ini alasan apa kita mengeluarkan uang hampir Rp4,1 miliar yang tidak pada penempatannya," tegas Husni. (bia/aha)